APJN.NET- SUKA MAKMUE– Direktur YLBH AKA, Nagan Raya, Muhammad Dustur, meminta pihak Pemerintah Aceh melalui Pj Gubernur Aceh agar dapat peduli dan memberikan perhatian penuh terhadap nasib nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kuala Tuha, kabupaten Nagan Raya karena status PPI tersebut berada pada kewenangan Pemerintah Aceh.
Hal tersebut disampaikannya kepada media ini melalui relis yang dikirim kepada media ini, Kamis (29/9/2022).
Menurut Muhammad Dustur bahwa dalam waktu dekat dirinya akan surati pihak pemerintah Aceh atas dasar perhatian lembaga kita terhadap masyarakat nelayan menyangkut tidak maksimalnya fasilitas yang dimiliki mulai dari pembangunan lanjutan jety dan break water atau pemecah ombak serta fasilitas PPI yang sangat menyedihkan. “Dan hal ini butuh perhatian khusus dari pihak pemerintah Aceh,” ujarnya.
Dustur juga menyampaikan bahwa bangunan yang di miliki oleh PPI Kuala Tuha pada saat ini sangat tidak wajar.
Dikatakannya hal ini tak salah bila pemerintah Aceh melalui dinas terkait memberikan perhatian khusus yang maksimal.
Lanjutnya menambahkan, apa bila Pemerintah Aceh bisa memberikan perhatian khusus dan menindak lanjuti keadaan PPI Kuala, maka keadaan sektor perikanan akan maju.
YLBH AKA berharap Pemerintah Aceh atau pihak terkait jangan melihat sektor perikanan pada masyarakat nelayan kecil dengan sebelah mata sebab walau bagaimanapun para nelayan tersebut dapat memberikan pertumbahan perekonomian pemerintah secara maksimal. Sehingga pendapatan asli daerah dan pemerintah Aceh juga ikut akan lebih baik dalam meningkatkan roda perekonomian Nelayan di Nagan Raya.
