Sementara itu, Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi Biro Kepegawaian Kejagung RI, Dr. Muhammad Yusuf Putra, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan di wilayah Kejati Aceh merupakan tahapan kedua setelah sukses dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Menurutnya, program ini merupakan langkah nyata pimpinan Kejagung RI dalam mengedukasi dan menyelaraskan pemahaman regulasi kepegawaian antara pusat dan daerah.
“Pimpinan berkomitmen penuh untuk mendorong sistem layanan kepegawaian yang terbuka, transparan, dan terintegrasi. Melalui edukasi intensif ini, kami ingin memastikan setiap pengelola kepegawaian di daerah memahami standar operasional dan regulasi terbaru demi mewujudkan kepastian karier pegawai,” ungkap Dr. Muhammad Yusuf Putra.
Guna memperkuat bobot materi, kegiatan ini turut menghadirkan Analis SDM Aparatur Ahli Madya dari BKN, Martarina Adnaningsih, S.M., M.M., yang membedah regulasi serta dinamika tata kelola SDM aparatur masa kini.
Rangkaian acara yang berlangsung selama tiga hari, 23–25 September 2026, diisi dengan pemaparan materi teknis, dinamika kelompok, hingga simulasi studi kasus.
Sebagai komitmen dukungan operasional, Tim Biro Kepegawaian Kejagung RI juga menyerahkan tiga paket Buku Panduan Pengelolaan Kepegawaian resmi kepada jajaran Kejati Aceh dan Satuan Kerja (Satker) daerah.
Melalui sinergi ini, Kejaksaan RI terus berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi berstandar tinggi yang diawali dari pembenahan tata kelola kepegawaian yang presisi dan humanis. []
