Ia menyebutkan, untuk Aceh sendiri kepengurusan IKAN sudah terbentuk di 18 kabupaten/kota. Namun karena keterbatasan anggaran, belum 100 persen aktif.
“Kepengurusan ada, tapi karena dukungan dari pemerintah kurang. Karena kita kan swadaya. Jadi kita lakukan semampu kita dengan segala keterbatasan,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, memiliki kepedulian untuk bersama memberantas narkoba.
“Kita harus membangun gerakan masif berkolaborasi dengan semua pihak, teman-teman media, masyarakat, pemerintah untuk memberantas narkoba ini. Kalau berjalan sendiri-sendiri saya rasa tidak mungkin bisa,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD IKAN Banda Aceh, Rusmadi, mengatakan pihaknya akan membuat program sosialisasi bahaya narkoba ke masyarakat.
“Kita apresiasi KUA se-Kota Banda Aceh sudah memberikan bimbingan kepada calon pengantin (catin) tentang bahaya narkoba dan itu salah satu rencana saya. Selain itu juga kepada seluruh kepala desa. Kita berkolaborasi kepada mereka sebagai bentuk apresiasi juga bisa berupa penghargaan. Dan itu sudah ada dalam rencana saya,” katanya.
Pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan Kemenag.
“Dan tahun lalu sudah dilakukan kerja sama sebagai pembina kita IKAN, yakni di SD dan SMP,” ungkap Rusmadi.
Sementara itu, Staf Ahli Pemko Banda Aceh, Samsul Bahri, dalam sambutannya menyatakan Pemko Banda Aceh siap membantu dan berkolaborasi penuh dengan DPD IKAN Kota Banda Aceh.
“Pemko Banda Aceh siap kapan pun untuk berkolaborasi dengan lembaga mana pun, termasuk DPD IKAN untuk memutus rantai peredaran narkoba di Kota Serambi Mekkah,” ujar Samsul Bahri.
