“Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Publikasi Pokir dewan bukan hanya akan meningkatkan akuntabilitas dewan, tetapi juga akan menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kami dari SAPA berharap DPRA dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi ini, dengan berani menerbitkan Qanun khusus yang mewajibkan publikasi Pokir dewan,” tambah Fauzan.
Dalam pandangan SAPA, publikasi Pokir ini juga akan menjadi alat kontrol bagi para anggota dewan itu sendiri, agar mereka bisa menjaga integritas dan kinerjanya tetap terarah pada kepentingan publik. Jika DPRA berani membuat Qanun terkait publikasi Pokir dewan, maka Aceh bisa menjadi pelopor transparansi legislatif di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa DPRA benar-benar serius dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Jangan sampai aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui Pokir hanya menjadi alat politik, yang kemudian hanya untuk kepentingan segelintir pihak saja. DPRA harus bisa menjaga diri sendiri, karena dengan adanya Qanun publikasi Pokir, tidak ada lagi ruang bagi anggota dewan untuk bermain-main dengan program yang seharusnya berpihak pada rakyat. Aceh harus menjadi contoh bagi daerah lain. Kami tidak ingin Aceh dikenal sebagai daerah yang programnya selalu ditunggangi kepentingan pribadi,” tegasnya.
“Kami berharap mulai tahun depan, DPRA dapat mewujudkan ini dan menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Ini bukan hanya soal kewajiban, tapi juga tanggung jawab moral para anggota dewan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap program yang diusulkan benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Aceh,” tutup Ketua SAPA Fauzan Adami. ***
