Oleh karena itu, SAPA mendorong DPRA agar segera mempublikasikan Pokir anggota dewan setiap tahun, agar masyarakat bisa ikut memantau dan memastikan bahwa Pokir tersebut memang benar-benar untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa publikasi Pokir ini juga akan membuat Aceh berbeda dari daerah lain dalam hal transparansi pengelolaan aspirasi masyarakat dan penganggaran program-program pemerintah. Menurutnya, DPRA seharusnya bisa menjadi pelopor dalam hal keterbukaan informasi legislatif dan menjadikan Aceh sebagai contoh daerah yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Kami meminta DPRA segera membuat Qanun khusus yang mengatur publikasi Pokir dewan, agar jelas dan transparan. Dengan adanya Qanun ini, setiap usulan dari dewan harus dipublikasikan, mulai dari proses pengusulan hingga pelaksanaannya. Ini penting agar masyarakat bisa menilai apakah Pokir tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh, atau hanya menguntungkan sebagian kecil pihak,” tegasnya.
Menurut SAPA, langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap badan publik wajib menyediakan dan mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Pasal 13 undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap badan publik, termasuk lembaga legislatif, wajib menyajikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, penyusunan program, dan pelaksanaannya dengan cara yang mudah dipahami oleh publik.
