Faisal mengatakan, saat ini pihaknya menunggu PT PEMA untuk menyampaikan proposal kepada Pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal tersebut ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026.
Selanjutnya, pada 2-3 September 2026 direncanakan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah, khususnya mengenai penugasan PT PEMA.
“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal.
Sementara itu, Plt. Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa program tersebut merupakan program prioritas gubernur sehingga proses penyusunan regulasi dan persiapannya harus dikawal secara langsung.
“Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” kata Taufik.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek regulasi, kapal, pelabuhan, layanan kepabeanan-imigrasi-karantina hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang dapat segera direalisasikan. []
