Ia menambahkan, LHP BPK harus dipandang sebagai cermin untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sebagai ancaman.
“Semakin cepat seluruh rekomendasi ditindaklanjuti, semakin besar peluang Aceh Besar mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, setiap rupiah APBK adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkasnya. []
