Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh melihat masih kurangnya anggaran pada Tahun 2025 untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Untuk itu, ia meminta saudari Wali Kota melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan untuk terus mendorong agar seluruh gampong di Kota Banda Aceh dapat mendirikan gerai Koperasi Merah Putih yang telah disiapkan anggarannya oleh pemerintah pusat.
“Kami menyadari tidak setiap desa memiliki lahan yang cukup sesuai persyaratan untuk membangun KDMP. Namun, kami minta Wali Kota dapat mencari solusi dengan melakukan koordinasi ke kementerian terkait agar ada solusi bagaimana caranya setiap gampong bisa memiliki gerai KDKMP. Kami juga menyarankan agar pasar-pasar yang terbengkalai selama ini dapat dijadikan sebagai gerai KDKMP,” ujar Teuku Arief Khalifah.
Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh meminta Dinas PUPR untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh rekanan tanpa pandang bulu, supaya kualitas bangunan fisik benar-benar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak pekerjaan.
“Hasil temuan kami pada pekerjaan Tahun Anggaran 2025 masih ada yang mutunya sangat rendah. Kami berharap pekerjaan yang baru selesai jangan sampai dianggarkan lagi untuk biaya perbaikan di tahun selanjutnya,” sambungnya.
Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah menyampaikan dokumen pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2025 beserta penjelasan atas berbagai usul, saran, dan pandangan DPRK selama proses pembahasan.
