BANDA ACEH – Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh melihat bahwa selama ini anggaran Tahun 2025 pada Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) masih minim. Sehingga, mereka meminta Wali Kota agar ke depan mengalokasikan anggaran yang cukup pada Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan untuk program ketahanan pangan.
Hal itu disampaikan Teuku Arief Khalifah saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh di Gedung DPRK setempat, Jumat (24/7/2026).
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, didampingi Wakil Ketua Daniel Abdul Wahab dan Dr. Musriadi. Rapat turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, unsur Forkopimda, serta seluruh anggota DPRK Banda Aceh.
Kata Arief, DPKP harus berperan aktif dalam mendukung program pemerintah pusat di bidang ketahanan pangan. Potensi yang dimiliki Kota Banda Aceh saat ini di sektor kelautan perlu terus didorong melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk kemajuan para nelayan.
“Kami minta saudari Wali Kota terus berupaya melobi kementerian terkait agar program pembangunan Kampung Nelayan dapat terwujud di Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Belanja daerah harus lebih diarahkan kepada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, kebersihan kota, pemberdayaan UMKM, ekonomi syariah, dan penciptaan lapangan kerja.
Lanjut Arief, Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh pengembangan UMKM, pasar rakyat, serta percepatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing produk lokal.
