“Komitmen terhadap Pemerintahan yang Bersih Fraksi PKS mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Kami mendukung upaya penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal agar seluruh proses pengelolaan APBK benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tuturnya.[]
Pandangan Akhir Fraksi PKS Terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2025
Pos terkait
KPT Banda Aceh: Advokat Wajib Kuasai Teknologi Informasi Aplikasi Peradilan
Angka Pengidapnya Tinggi, Ketua DPRK Usul Dibentuknya Komite Penanggulangan AIDS Banda Aceh
20-an Anak di Deah Raya Belum Kebagian Sekolah, Ketua DPRK Minta Disdikbud Segera Mencarikan Sekolah
Fraksi Gerindra Minta Sektor Pangan, Kelautan, dan Perikanan Dapat Tambahan Anggaran
Apresiasi Komitmen Pemko, Fraksi Gabungan Terus Dorong Pemanfaatan Aset dan Peningkatan PAD
