“Karena itu, kami berharap Pemerintah Kota Banda Aceh untuk selalu mengedepankan penganggaran berbasis hasil (outcome-based budgeting),” ujarnya
valuasi Program Prioritas, Hasil dari pantauan Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih memperhatikan dan memperkuat atensinya mengenai capaian berbagai program prioritas selama Tahun Anggaran 2025, terutama pada sektor, Pendidikan; Kesehatan; Penanganan sampah; Infrastruktur perkotaan; Sarana dan layanan Pendidikan Dasar; UMKM dan ekonomi rakyat;
Pelayanan publik berbasis digital; Penguatan syariat Islam. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap program prioritas ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Penguatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp436.116.163.814,00 terealisasi sebesar Rp405.554.017.019,89 atau 92,99%;. Artinya di tahun 2025 ada 31 Milyar lebih PAD yang tidak mencapai target.
“Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota agar terus melakukan inovasi dalam meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi harus dilakukan melalui digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan perbaikan tata kelola aset daerah. Guna mencegah kebocoran yang dapat merugikan kita semuanya. Selain itu, aset-aset daerah yang belum produktif harus segera diinventarisasi dan dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” sebut Tarnuman
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Fraksi PKS mendesak agar OPD yang berulang kali masuk dalam laporan LHP BPK untuk bisa dilakukan evaluasi dan pendampingan khusus agar kesalahan yang terjadi tidak berulang kembali di tahun-tahun mendatang. Kami menilai bahwa penyelesaian rekomendasi BPK merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
