BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, telah mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait pengelolaan minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Surat bernomor 500.16.7.2/7039 tanggal 25 Juni 2026 itu diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, membenarkan pengiriman surat tersebut. “Gubernur Mualem mengusulkan skema terbaik untuk negara, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respons Pemerintah Pusat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).
Surat tersebut merupakan respons Pemerintah Aceh atas persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terhadap Rencana _Plan of Development_ (PoD) I Lapangan Tangkulo WK South Andaman. Melalui Surat Nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tanggal 9 Maret 2026, Menteri Bahlil menyetujui pengolahan gas mentah dilakukan dengan fasilitas _Floating Production, Storage and Offloading_ (FPSO) di laut.
*Hasil Rapat Jadi Dasar Surat*
Untuk menindaklanjuti hal itu, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menggelar rapat pembahasan PoD I Blok Andaman pada Kamis (25/6/2026). Rapat mempertemukan unsur pemerintah, pakar migas, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Dari hasil rapat itulah yang menjadi inti surat gubernur,” ujar Nurlis.
Nurlis merinci ada empat poin utama dalam surat Gubernur Mualem:
1. Tinjau Ulang Besaran Bagi Hasil
Pemerintah Aceh menilai besaran _split_ dalam PoD I masih terlalu kecil, yakni 4% untuk gas dan 6% untuk minyak. Karena itu diminta ditinjau ulang dan dirasionalkan sesuai kepentingan nasional dan Aceh.
