“Berdasar pemeriksaan LKK Pemprov Aceh 2025 termasuk rencana aksi tindak lanjut rekomendasi, BPK beri opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Hery.
BPK juga mengapresiasi Gubernur dan jajaran atas kerja sama selama pemeriksaan. BPK berharap hasil ini mendorong peningkatan kualitas pertanggungjawaban APBA dan memperkuat tata kelola program pembangunan, termasuk Dana Otonomi Khusus Aceh. []






