Jakarta, APJN.net | Mantan Pj Gubernur Aceh Dr. Ir. H. Mustafa Abu Bakar, sebut sependapat dengan apa yang disampaikan mantan wakil gubernur Aceh Muhammad Nazar, bahwa pembangunan berkelanjutan itu bisa berjalan jika ada konsistensi kebijakan, perencanaan yang baik dan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Muhammad Nazar menyampaikan pendapatnya setelah diminta untuk menanggapi apa yang disampaikan para pemateri dalam dialog eklusif, mengangkat topik yang amat penting, yakni mencari Solusi Pembangunan Aceh Berkelanjutan, yang diorganisir secara daring online by zoom dari Jakarta, Sabtu, (13/03/2021).
Acara tersebut dikemas dalam bentuk Forum Grup Discussion (FGD) yang melibatkan beberapa pemateri dan peserta aktif secara jarak jauh. Ada tiga pemateri untuk topik tersebut, yaitu Dr. Ir. H. Mustafa Abu Bakar, mantan Meneg BUMN, Prof. Dr. Afridar, SE, M. Si Rektor UNIKI dan Dr. Dhafi Iskandar, Dewan Pakar FORMAD diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Paska Sarjana (IMPAS) bekerjasama dengan Forum Mahasiwa Aceh Dunia (FORMAD) yang berbasis di Jakarta.
Selain itu juga ikut dalam kegiatan tersebut praktisi keuangan Teuku Umar Laksamana, dan puluhan peserta lainnya dari dalam dan luar negeri.
Secara umum mereka mereka itu adalah tokoh politik, mantan pejabat publik, birokrat, kalangan akademisi, pengamat, aktifis, pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para wartawan.
Menurut Nazar yang sangat berperan dalam kesuksesan pemerintahan dalam pembangunan berkelanjutan itu, adalah konsistensi kebijakan, perencanaan yang baik, sumber daya manusia dan pemerintahan yang kuat sekaligus baik.
Respon Nazar tersebut diamini dan diulang kembali oleh Mustafa Abu Bakar dan para pemateri serta peserta yang ikut memberikan pemikiran mereka di FGD virtual tersebut.
Dalam kesempatan itu, Mustafa Abubakar, membenarkan terhadap apa yang disampaikan Wagub Nazar terkait pembangunan berkelanjutan dari segi konsepsi, implementasi, memang diwajibkan adanya konsistensi kebijakan siapapun pemimpinnya di Aceh.
Dalam presentasi pertamanya, Mustafa Abu Bakar, mantan Pj Gubernur Aceh 2005-2006, tersebut tampil dengan mengisahkan beberapa pengalamannya ketika menangani Aceh hingga melaksanakan Pemilukada langsung yang pertama sesuai amanah undang-undang saat usia Perdamaian Aceh masih berbenih konflik panjang.
Meskipun ianya bangga bercampur prihatin tokoh nasional asal Aceh yang kini menjadi Komisaris Bank Bukopin itu menyebutkan, Aceh memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari alam hingga sumber daya manusianya.
Sebagai orang Aceh, mantan Meneg BUMN tersebut menyatakan bangga karena Aceh memiliki sumber daya manusia dan sumber alam yang cukup kuat.
Namun, ianya juga merasa prihatin ketika mendengar hasil pembangunan dan kemiskinan yang belakangan menjadi sorotan miris banyak pihak.
Selanjutnya, menanggapi beberapa pernyataan dan pertanyaan peserta, Prof. Dr. Afridar yang pernah memimpin Unimal Lhokseumawe selama dua periode sempat mempresentasikan beberapa konsep pembangunan.
Ia mengatakan membangun Aceh sudah seharusnya secara terkonsep dan tidak mungkin seluruhnya terlepas dari teori ilmiah.
Sementara itu, selain kedua tokoh Aceh yang tampil itu turut juga menghadirkan Dr. Dhafi Iskandar alumni salah satu universitas di Paris, Perancis dengan narasi pembangunan Aceh yang tidak mungkin lepas dari dunia dan sistim teknologi informasi digital.
Wajib adanya Konsistensi dan Implemensi RPJP Selain Sumber Daya Alam
Lebih lanjut, usai ketiga narasumber tersebut menyampaikan presentasinya, mantan Wagub Aceh, Muhammad Nazar yang namanya sedang diharapkan publik secara luas untuk mengisi sisa jabatan Wagub Aceh mendampingi dan membantu Gubernur Nova Iriansyah, diminta secara khusus oleh pelaksana acara melalui moderator, Andri Munazar, untuk memberikan responnya.
Tokoh aktifis gerakan sipil Aceh yang kini memimpin Partai SIRA itu menjelaskan, sesuai konsepsi dan tuntutan setiap manusia yang menjadi warga di berbagai negara, bahwa pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya agenda Aceh dan Indonesia saja, namun telah ditetapkan menjadikannya program secara global yang didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pembangunan berkelanjutan itu harus memenuhi kebutuhan hidup masa kini tanpa meninggalkan masa depan atau generasi masa depan karena kualitas hidup menjadi hal yang wajib dipenuhi,” tutur Nazar.
Menurut Nazar, ruang lingkup tujuan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial hingga perlindungan lingkungan dengan pendekatan komprehensif merupakan hal utama yang harus mencapai target yang diharapkan, bahkan setiap dampak atau potensi negatif ataupun positif yang muncul harus dapat direspon cepat dan tepat.
Ia juga menjelaskan, dalam pembangunan berkelanjutan strategi ekonomi bagi banyak negara dan bangsa di dunia memang menjadi prioritas untuk mencapai kesejahteraan ekonomi tetapi tetap tidak boleh merusak lingkungan.
“Hasil sumber daya alam itu akan habis dan sungguh rugi jika tak menguntungkan daerah penghasil serta rakyatnya. Merusak alam dan lingkungan berarti modal kelanjutan pembangunan menjadi hilang,” paparnya.
Ditambahkannta, bahwa konsepsi global tentang pembangunan berkelanjutan ini cocok juga dengan kearifan sosial di Aceh yang berlaku sejak dulu.
“Meunyo pruet ka troe, teumpat tinggai ka na, keundaraan ngen jak ka teuseudia, hana udep lam seupôt le, peundidikan meurata, nafkah keuluarga lancar, maka itu menjadi standar awal serta amat sangat penting dalam mencapai kualitas hidup.
Artinya sebut Nazar, konsepsi pembangunan berkelanjutan yang dibangun dunia secara global memang cocok dengan kearifan lokal sosial di Aceh juga.
Ia juga menyebut, sebenarnya konsep dan strategi pembangunan Aceh yang komprehensif sudah dibuat pada masa dirinya dan Irwandi Yusuf memimpin Aceh 2007-2012, termasuk rencana strategis Pendidikan Aceh jangka pendek hingga jangka panjang yang mendapat penghargaan terbaik nasional.
“Waktu itu kita menggunakan berbagai masukan termasuk dari beberapa staf ahli dari donor internasional, selain yang sudah kita buat sendiri terlebih dahulu sebagai visi misi pemerintahan Aceh ketika kita kampanye untuk pemenangan di Pemilukada tahun 2006, bagaimana menjaga damai, mengisinya hingga membangun Aceh yang dapat dirasakan rakyat maupun membangun peradaban untuk jangka panjang,” ungkapnya.
Nazar membeberkan, pada masa itu Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh diakui nasional dan sangat bagus.
“Sayangnya itu hanya terlaksana beberapa tahun secara utuh selama Irwandi-Nazar mempin Aceh, tetapi pada masa pemerintahan berikutnya, karena dosis politik tak terkontrol dan berlebihan, RPJP sebagai design pembangunan untuk dua puluh tahun dan program-program strategis banyak terpotong, padahal jumlah anggaran jauh lebih besar,” terangnya.
Menurutnya, ada banyak hal yang semestinya sudah terbangun pada masa Pemerintahan Aceh periode 2012-2017, lalu itu justru tidak terjadi dan mau tidak mau sebagian besar peogram strategis Aceh harus kembali dimulai lagi pada masa pemerintahan 2017-2022.
Jelasnya, sejauh rancangan pembangunan tidak berjalan dan tidak ada konsistensi kebijakan, atau jika setiap pemerintahan baru terpilih selalu merubah hal-hal yang strategis atau tidak konsisten dengan RPJP maka keadaan tak akan berubah lebih baik secara signifikan meski jumlah anggaran sangat besar.
Justru yang terjadi katanya, kecenderungan program berorientasi proyek berbenefit jangka pendek untuk melayani kelompok atau pemegang kapital tertentu akan muncul.
Sambung Nazar lagi, hal seperti itu termasuk yang menjadi penyebab sulitnya mengentaskan kemiskinan dan tidak mudah memperbaiki kualitas hidup, bahkan lingkungan ikut rusak ketika keinginan profit jangka pendek memanfaatkan dana negara tak terawasi dan akhirnya masyarakat juga pada saat yang sama terpaksa merusak alam.
“Otomatis jangankan mencapai kesuksesan pembangunan berkelanjutan, justru yang muncul adalah ikut mendestruksi yang telah ada, sengaja atau tidak jika demikian situasinya, apa yang bakal terjadi adalah bukan pembangunan berkelanjutan tetapi berpotensi terjadi konflik berkelanjutan,” Nazar mengingatkan.
Pendapat Nazar itu ikut diulang-ulang lagi dan diaminkan Mustafa Abu Bakar, dimana konsistensi kebijakan dan konsepsi pembangunan memang harus segera ditata kembali di Aceh.
Nazar dan Mustafa Abu Bakar serta sejumlah peserta juga sepakat jika pembangunan di Aceh mesti dikelola oleh pemerintah yang berkemampuan, memiliki SDM yang kuat dan kultur yang baik. Perubahan kultur sosial dan birokrasi untuk merubah keadaan pembangunan yang lebih baik juga ikut disinggung tokoh SIRA itu ketika menyampaikan pendapatnya di FGD itu.
Usai acara, Ketua IMPAS, Yunizar, M. Si menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemateri dan peserta yang telah mengkontribusikan pemikiran-pemikiran mereka untuk perbaikan pembangunan di Aceh.
Birokrat muda yang berlatar belakang aktifis itu berjanji akan melanjutkan kegiatan yang sama dengan topik-topik berbeda serta rekomendasinya akan disampaikan secepatnya kepada pihak pemerintahan di Aceh. [&]
