Banda Aceh – APJN.net – Kepala Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh, Taufiq A Rahim, Kepada Kantor Berita RMOLAceh, mengatakan, Nova tidak mau ambil pusing dengan adanya Wagub Aceh.
Hal tersebut dikatakannya, kepada Kantor Berita RMOLAceh, medio lalu, Senin, (8/3 2021)
“Keberadaan wagub yang tidak sesuai dengan kriteria bakal menambah persoalan baru, terutama dalam mengurus dan mengelola pemerintahan serta Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Ditambahkannya, Nova tidak ambil pusing dengan adanya Wagub Aceh. Keberadaan wagub yang tidak sesuai dengan kriteria bakal menambah persoalan baru, terutama dalam mengurus dan mengelola pemerintahan serta Pemerintah Aceh.
Nama Sayuti, kata Taufiq, juga didiamkan karena tidak sesuai dengan keinginan politik dan target politik yang diinginkan dan dapat dipastikan nama tersebut juga menguap begitu saja.
“Secara politis, sosok ini bukan pilihan yang tepat untuk mendampingi Nova pada sisa masa kepemimpinan,” katanya seperti dikutip RMOLAceh.
Kita tidak bicara kriteria karena itu urusan politik
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Dr Amri, SE M.Si, juga telah menegaskan pentingnya bagi Nova Iriansyah untuk segera mengisi kekosongan wakil gubenur Aceh.
”Kita tidak bicara kriteria, karena itu urusan politik, tapi bahwa pentingnya mengisi pos wakil gubernur untuk ikut memikirkan masalah kemiskinan di Aceh itu adalah yang sangat penting, karena angka-angka kemiskinan di Aceh dari BPS itu, itu valid bukan angka-angka politik, katanya kepada koranaceh.net pekan lalu.
Menurutnya, Data BPS itu sangat valid, semua orang menggunakan data BPS karena data tersebut menyangkut pembangunan ekonomi atau tingkat kesejahteraan rakyat misalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk serta lainnya.
“Siapa saja menggunakan dan itu bukan data politis,” tegas Dr. Amri pada media ini, Selasa (2/3/ 2021).
Itu sebabnya, untuk menuntaskan persoalan tersebut yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut perencaanna pembangunan dan penganggaran uang negara fokus untuk penentasan kemiskinan di 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
“Mana mungkin sanggup dikerjakan sendiri dan tugas yang paling penting dari wagub adalah pengawasan,” kata pemegang sertifikat Planning dan Budgeting dari Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang.[&]
