Banda Aceh, APJN.net – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menilai langkah Pemerintah Aceh menyasar ke perokok untuk menurunkan angka kemiskinan tidak tepat dan seakan mencari kambing hitam atas tingginya angka kemiskinan di Aceh yang mendapat apresiasi dari beberapa komunitas yang mengirimkan papan bunga beberapa hari lalu di depan kantor Gubernur Aceh.
Menurut Safar, yang perlu di lakukan pemerintah Aceh adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat dari biasanya, seperti yang di sampaikan Kepala Bappeda bahwa pendapatan masyarakat Aceh sekitaran 50.000-70.000 / hari.
“Tugas pemerintah Aceh memikirkan agar pendapatannya bisa sampai 100.000-200.000/hari sehingga angka kemiskinan akan menurun,” ujar Safaruddin, melalui pesan WhatsApp, disampaikan Humas M Dahlan, kepada APJN.net, Sabtu, (20/2/2021)
Menurut Safar, untuk meningkatkan penghasilan masyarakat butuh lapangan kerja bagi yang masih menganggur, peningkatan penjualan bagi pedagang, jaminan regulasi usaha bagi pengusaha dan memudahkan akses permodalan bagi UMKM.
Dikatakannya, Pemerintah Aceh jangan panik dengan prestasi termiskin di Sumatera, tapi ini di jadikan introspeksi diri bahwa kinerja selama ini masih belum mencapai pada peningkatan angka kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
“Cari konsep baru, bukan malah menyalahkan perokok, ini menjadi lelucon dalam masyarakat,” tepis Safar.
Meskipun kata Safar, penjelasannya logis tetapi publik tidak akan percaya apalagi dalam beberapa tahun sejak dirinya menjabat kebijakan yang diambil Gubernur dirasakan banyak yang tidak pro-rakyat, seperti penurunan jumlah pembangunan rumah layak huni, pembuatan stiker di mobil dan rumah, serta bantuan bagi ormas.
“Walapun semuanya ini logis bagi pemerintah Aceh tapi tidak dalam pikiran masyarakat,” kata Safar.
Safar menambahkan, saat ini ketergantungan pendapatan masyarakat pada APBA sangat tinggi karena tidak adanya investasi yang berkembang di Aceh, dan komitmen Gubernur untuk peningkatan investasi hanya sebatas slogan, namun satupun realisasinya belum terwujud.
” jangankan komitmen untuk meyakinkan investor agar berinvestasi di Aceh, MoU untuk komitmen penyaluran CSR saja dengan beberapa puluhan perusahaan di Aceh Gubernur tidak mampu mendorong realisasinya, apalagi untuk investasi”, papar Safar.
Untuk itu YARA mendorong Gubernur Aceh agar lebih peka mengawal kebijakannya sendiri, seperti keinginan memperkuat UMKM, itu perlu di evaluasi kenapa masih banyak UMKM yang tidak berkembang.
“Selain permasalahan di hulu kendala di hilir juga harus ada solusinya,”
Dia juga menyampaikan untuk APBA tahun 2021 ini harus dapat banyak di serap oleh masyakarat Aceh sendiri jangan banyak uang di belanjakan ke luar Aceh.
“Kami berharap Gubernur jangan terlalu banyak bicara, tapi kerja nyata yang di butuhkan oleh masyarakat Aceh saat ini agar keluar dari juara termiskin di Sumatera.
APBA 2021 ini harus di pikirkan bagaimana serapannya dapat di nikmati oleh masyarakat Aceh, seperti belanja barang yang bisa di sediakan oleh UMKM tidak perlu belanja keluar Aceh, pengadaan barang dan jasa juga perlu di masukkan syarat harus belanja di pelaku usaha di Aceh, seperti makanan dan minuman, ATK dan mobiler perkantoran dan sekolah serta lainnya yang bisa di sediakan oleh pelaku UMKM di Aceh, sehingga pelaku usaha akan hidup kalau produksi nya terjual.
“Untuk apa membantu modal saja jika pasarnya tidak ada, tentu modal tersebut akan sia sia,” tambah Safar.
YARA meminta pemerintah Aceh untuk hentikan data perokok, karena itu, menggelikan bagi masyarakat walaupun penjelasannya logisnya ada.
Yang paling terpenting sekarang ini, sebut Safaruddin, adalah strategi yang telah di sampaikan oleh Kepala Bappeda tersebut bisa di realisasikan bukan hanya bicara saja.
“Kami mencermati enam strategi yang di sampaikan oleh Kepala Bappeda untuk menekan angka kemiskinan. ‘Dan langkah tersebut semuanya bagus, tapi kita ingin melihat realisasinya apakah seindah kata yang di ucapkan, mari kita awasi bersama”, tutup Safar.[]
