BANDA ACEH – Unjukrasa mahasiswa menolak Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh berakhir tanpa dialog, Rabu (13/5/2026). Pemerintah Aceh menyebut telah tiga kali menawarkan pembahasan dengan ukuran akademik, namun ditolak peserta aksi.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengatakan aksi hari itu berjalan sesuai aturan. “Mahasiswa menolak dialog, tapi mereka menjalankan perannya. Polisi juga melaksanakan tugasnya,” ujar Nurlis di Banda Aceh.
Menurutnya, pendekatan sudah dilakukan sejak aksi pertama. Sekda Aceh Nasir Syamaun bersedia berdialog saat aksi pertama. Pada aksi kedua, giliran Asisten III Setda Aceh Murtala dan Kepala Inspektorat Aceh Abdullah yang menawarkan pembahasan. Hari ini, Plt Kadis Kesehatan Aceh Ferdiyus, Plt Karo Hukum Dr. Dekstro Alfa, dan Nurlis sendiri sudah menunggu di lokasi.
“Mereka benar-benar menolak berdialog. Tapi tak apa, itu haknya juga,” kata Nurlis.
Nurlis menegaskan Pemerintah Aceh tidak alergi kritik. Ia menyebut spanduk berisi hinaan bahkan menyebut Kantor Gubernur “geurupoh” atau kandang, tetap ditanggapi dingin.
“Walau dihina begitu, Pemerintah Aceh tetap mengapresiasi unjuk rasa mahasiswa dan menjadikannya bahan pertimbangan evaluasi Pergub JKA,” ujarnya.
Aksi hari ini merupakan hari terakhir dari tiga hari unjukrasa yang diajukan ke Polresta Banda Aceh. Polisi sempat mengimbau peserta agar tidak anarkis dan mematuhi batas waktu hingga pukul 18.00 WIB. Karena peserta tak kunjung membubarkan diri, polisi meminta mereka keluar dari halaman kantor gubernur. []
