Ia menilai salah satu langkah penting dalam pengendalian TBC adalah memperbanyak kegiatan skrining, baik di lingkungan masyarakat maupun di instansi pemerintah dan swasta.
Dalam pertemuan tersebut, Adinkes juga meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk membantu penyediaan anggaran kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi, dan kampanye pencegahan HIV/AIDS serta TBC.
Selain itu, mereka berharap perusahaan-perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) dapat ikut mendukung upaya pencegahan penyakit tersebut, termasuk bagi karyawan dan keluarganya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad, menilai kasus HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius.
Menurutnya, 43 kasus baru yang ditemukan tahun ini menunjukkan perlunya langkah yang lebih terkoordinasi.
Ia mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang cukup aktif menjalankan berbagai program. Karena itu, ia mendukung usulan pembentukan komite khusus sebagaimana disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh.
Menurut Musriadi, pengendalian HIV/AIDS maupun TBC harus melibatkan banyak lembaga dan instansi agar upaya pencegahan, penanganan, serta penurunan jumlah kasus dapat berjalan lebih efektif.(*)
