JAKARTA – Aceh menerima kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, apa dampaknya bagi Aceh? Pertanyaan sinis yang dihubungkan dengan kemiskinan dan pengangguran.
Secara tidak langsung, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, sudah berulang kali menjawabnya. Terbaru ketika ia menerima Anugerah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai Tokoh Inspiratif Nasional 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Nasir menyebutkan bahwa Dana Otsus adalah instrument penting dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh. “Itulah sebabnya, Gubernur Mualem (Gubernur Aceh Muzakir Manaf, berupaya keras memperjuangkan Dana Otsus,” katanya.
Bahkan, kata Sekda Nasir, Gubernur Mualem telah mengintruksikan seluruh jajaran di Pemerintah Aceh fokus membantu percepatan revisi UUPA. “Kita semua di Pemerintah Aceh wajib menjalankan intruksi Gubernur Mualem,” katanya.“Seluruh komponen masyarakat Aceh memberi dukungan kepada Gubernur Mualem, termasuk dari DPR Aceh.”
Mengenai tudingan Dana Otsus tak berdampak pada penurunan angka kemiskinan, Nasir menyarankan melihat data dan faktanya. “Kurun waktu 18 tahun, angka kemiskinan Aceh turun sekitar 16 persen. Aceh memulai pembangunan dari kondisi yang sangat berat akibat konflik berkepanjangan dan bencana tsunami,” katanya.
Ketika Dana Otsus pertama kali dikucurkan angka kemiskinan di Aceh mencapai 28 persen. “Itu tidak termasuk hitungan ketika bencana tsunami. Diperkirakan angka kemiskinan sebenarnya 32 persen,” katanya. “Saat ini, angka kemiskinan sekitar 12 persen, artinya penurunannya mencapai 16-20 persen, itu sangat signifikan.”
