BANDA ACEH— Pemerintah Aceh terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana sebagai komitmen menjaga ketahanan pangan dan memulihkan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, terkait progres program strategis sektor pertanian yang berjalan di sejumlah kabupaten/kota.
M. Nasir menjelaskan, total anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pascabencana di Provinsi Aceh mencapai Rp380.033.300.000. Anggaran tersebut mencakup optimasi lahan (oplah), rehabilitasi lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani.
“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian terdampak bencana segera kembali produktif,” ujar M. Nasir, Minggu (3/5/2026).
Untuk optimasi lahan (oplah) sawah dengan tingkat kerusakan ringan, dialokasikan Rp155.658.250.000 dalam bentuk bantuan pemerintah. Kegiatan ini mencakup 16 kabupaten/kota dengan total luas 27.071 hektare.
Tahap perencanaan (SID/DRT) yang dilaksanakan Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam) telah mencapai 12.205 hektare atau sekitar 45 persen dari target. Selanjutnya, konstruksi oplah dengan anggaran Rp124.526.600.000 akan dilaksanakan setelah tahap perencanaan selesai, disusul pengolahan lahan senilai Rp24.363.900.000.
Kedua kegiatan tersebut dikelola pemerintah kabupaten/kota. Untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Aceh melaksanakan rehabilitasi lahan dengan total anggaran Rp65.236.050.000.
