Karena itu, Komisi II meminta Pemko Banda Aceh tidak hanya menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi harus proaktif melakukan pendekatan dan koordinasi agar pembangunan jaringan pipa SR segera direalisasikan.
“Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp55 miliar hingga Rp60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Zidan.
Bebani APBK Rp300 Juta, Harusnya Jadi Pendapatan
Politisi muda PAN itu juga menyoroti beban operasional SPALD-T yang saat ini masih mencapai sekitar Rp300 juta dan harus ditanggung melalui APBK Banda Aceh.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi terus membebani keuangan daerah apabila instalasi tidak segera dimanfaatkan secara optimal. Padahal, anggaran sebesar itu dapat dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik lainnya.
“Seharusnya, anggaran Rp300 juta tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. SPALD-T justru diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan atau dividen bagi pemerintah kota, bukan malah terus menghabiskan anggaran untuk biaya operasional instalasi,” tegasnya.
Saat ini, pengelolaan SPALD-T tersebut berada di bawah Perumda Tirta Daroy, perusahaan daerah milik Pemko Banda Aceh.
Fasilitas pengolahan limbah domestik tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat sekaligus menjaga kebersihan air tanah dan lingkungan perkotaan.
