BANDA ACEH – Investasi Rp200 miliar nyaris mubazir. Instalasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di kawasan Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, yang dibangun dengan anggaran pusat itu, hingga kini belum berfungsi maksimal.
Dari kapasitas layanan hingga 5.000 pengguna, baru sekitar 14 pelanggan yang tersambung. Di antaranya Polresta Banda Aceh, Balai Kota, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Kondisi ini membuat Komisi II DPRK Banda Aceh angkat suara. Mereka mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera mengoptimalkan pemanfaatan SPALD-T tersebut.
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, S.Ked, meminta Pemko untuk mengkaji dan meninjau lebih mendalam persoalan SPALD-T ini.
“SPALD-T merupakan fasilitas yang berfungsi mengolah limbah domestik dari masyarakat secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan kualitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan dan sumber air tanah,” kata Zidan, Rabu (11/11/2026).
Kendala Utama: Pipa Sambungan Rumah Belum Ada
Menurut Zidan, keberadaan SPALD-T seharusnya menjadi solusi pengelolaan limbah yang lebih aman dan terpadu. Bahkan, jika beroperasi optimal, fasilitas tersebut berpeluang memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah kota.
Namun, instalasi yang dibangun menggunakan APBN dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar, termasuk kebutuhan lahannya, itu belum berjalan maksimal.
Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik masyarakat dengan instalasi pengolahan tersebut.
