“Kalau hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan dalam deteksi dini, koordinasi atau mitigasi sehingga kerusuhan tidak dapat dicegah, maka pemerintah harus berani mengambil tindakan. Kabinda, Dirintelkam dan Asintel Kodam harus dievaluasi, dan jika terbukti gagal, saya meminta mereka dicopot.”
Ia menegaskan tuntutan tersebut bukan bentuk politisasi terhadap institusi keamanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pejabat yang memegang fungsi strategis dalam menjaga stabilitas daerah.
“Negara tidak boleh hanya meminta masyarakat menjaga perdamaian. Institusi negara juga harus menunjukkan bahwa sistemnya bekerja. Kalau sistem gagal, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat tidak mengambil kesimpulan bahwa kerusuhan 15 Agustus merupakan gambaran sikap masyarakat Aceh secara keseluruhan.
“Pemerintah harus mampu membedakan antara tindakan individu, konflik internal kelompok, aspirasi politik, pelanggaran hukum dan ancaman nyata terhadap negara. Jangan semuanya dipukul rata sebagai persoalan keamanan Aceh,” katanya.
Menurutnya, perdamaian Aceh tidak boleh hanya dirayakan setiap 15 Agustus, tetapi harus terus dijaga melalui kepercayaan, komunikasi politik dan kebijakan yang tepat.
“Aceh tidak membutuhkan kecurigaan baru. Aceh membutuhkan kepercayaan. Jika ada provokasi, ungkap. Jika ada aktor yang memainkan situasi, bongkar. Jika intelijen gagal, evaluasi dan ambil tindakan. Tetapi jangan biarkan masyarakat Aceh menjadi korban dari kegagalan membaca sebuah situasi politik.”
