BANDA ACEH — Kerusuhan yang terjadi pada momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026 dinilai sebagai persoalan serius yang harus dijawab pemerintah, terutama terkait efektivitas deteksi dini dan koordinasi intelijen di Aceh.
Sorotan tersebut disampaikan Muhammad Hasbar Kuba, yang mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem intelijen dan pengamanan di Aceh. Ia bahkan meminta agar Kabinda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, dan Asintel Kodam Iskandar Muda dicopot apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi deteksi dini dan koordinasi.
“Ini bukan persoalan mencari kambing hitam. Ini soal pertanggungjawaban. Kalau momentum yang sangat sensitif seperti 15 Agustus berakhir dengan kerusuhan, maka harus ada evaluasi terhadap pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam sistem deteksi dini dan koordinasi intelijen,” kata Muhammad Hasbar Kuba dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Menurutnya, 15 Agustus bukan momentum yang tiba-tiba muncul. Peringatan Hari Damai Aceh merupakan agenda tahunan yang memiliki dimensi sejarah dan politik sangat kuat. Karena itu, potensi kerawanan semestinya sudah dipetakan dan diantisipasi jauh sebelum kegiatan berlangsung.
“Intelijen seharusnya bekerja sebelum peristiwa terjadi. Kalau informasi sudah ada tetapi tidak ditindaklanjuti, berarti ada persoalan koordinasi. Kalau informasi tidak tersedia, berarti sistem deteksi dininya yang harus dipertanyakan,” ujarnya.
Muhammad Hasbar Kuba menilai evaluasi tidak boleh hanya diarahkan kepada massa maupun aparat yang berada di lapangan. Pemerintah harus memeriksa bagaimana informasi dikumpulkan, dianalisis, disampaikan kepada pengambil keputusan, hingga bagaimana koordinasi antara unsur intelijen, kepolisian, TNI dan pemerintah daerah dilakukan.
