“Jangan hanya bertanya siapa yang berada di lapangan ketika kerusuhan terjadi. Kita juga harus bertanya, apa yang sudah diketahui sebelum kerusuhan terjadi dan mengapa informasi tersebut tidak mampu mencegah eskalasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah membuka kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk membentuk persepsi negatif terhadap Aceh.
“Jangan-jangan kita hanya melihat pelaku di lapangan, tetapi lupa bertanya siapa yang paling diuntungkan dari situasi ini. Apakah ada pihak yang sengaja memanfaatkan momentum 15 Agustus untuk kembali membangun persepsi bahwa Aceh tidak stabil?” ujarnya.
Namun, ia menegaskan pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa kerusuhan merupakan operasi kontra-intelijen.
“Saya tidak mengatakan ini pasti operasi kontra-intelijen. Itu harus dibuktikan. Tetapi dalam perspektif intelijen, semua kemungkinan harus diuji, termasuk kemungkinan adanya aktor yang sengaja mendorong eskalasi untuk menciptakan persepsi tertentu,” katanya.
Menurutnya, jika kerusuhan tersebut kemudian membuat pemerintah pusat memandang Aceh sebagai daerah yang kembali bermasalah, maka dampaknya dapat merugikan masyarakat Aceh secara keseluruhan.
“Jangan sampai tindakan segelintir orang membuat kepercayaan Presiden Prabowo terhadap masyarakat Aceh ikut tergerus. Masyarakat Aceh secara umum telah memilih dan menjaga perdamaian selama 21 tahun. Jangan karena ulah segelintir pihak, seluruh Aceh mendapatkan stigma,” tegasnya.
Muhammad Hasbar Kuba mengatakan pencopotan pejabat intelijen harus ditempatkan sebagai konsekuensi dari evaluasi apabila ditemukan kegagalan dalam menjalankan tugas.
