BANDA ACEH – Pemerintah Aceh berupaya mewujudkan kestabilan ekosistem hulu bisnis minyak nilam, dan mendorong hilirasi minyak nilam. “Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), di Banda Aceh, Kamis (23 Juli 2026).
Pernyataan Gubernur Mualem tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Dijelaskan bahwa solusi SRG tersebut berasal dari kesimpulan Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, pada Rabu (22 Juli 2026).
Gubernur Mualem, kata Nurlis, memang meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam di Aceh. “Itulah sebabnya digelar Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam,” katanya.
Rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, tersebut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Teuku Adi Darma, dan Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini.
Selain itu hadir juga Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (BPDSBTPHP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Habiburrahman, serta perwakilan dari Bank Aceh dan PT Razma Agro Jayana (Teungku Razuan).
Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam tersebut, kata Nurlis, membahas dua hal yang paradoks terhadap kenyataan yang dialami para petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh. “Di satu sisi permintaan minyak nilam dunia sangat tinggi, namun petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh malah kesulitan,” kata Nurlis.
