JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas dan kapasitas pembiayaan sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Minggu 29 Juni 2026.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyebut stabilitas ekonomi butuh kebijakan fiskal kuat dan sinergi pemerintah dengan perbankan. “Kolaborasi ini penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan dana mendukung ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional,” ujarnya.
Sebagai bagian Himbara, BSI siap mendukung pemerintah lewat layanan keuangan syariah inklusif. “Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif agar manfaatnya dirasakan masyarakat dan pelaku usaha,” kata Anggoro.
Penempatan SAL juga menekan biaya dana atau _cost of fund_. Dengan begitu bank punya ruang menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM dapat akses pembiayaan lebih terjangkau sehingga ekonomi terus tumbuh.
BSI tetap menjaga fundamental dengan penguatan dana murah (CASA) melalui Tabungan Haji, pengembangan _Islamic ecosystem_, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga memperluas pembiayaan ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi lewat bisnis emas sebagai bank syariah pertama berizin bullion.
Hingga April 2026, BSI mencatat DPK Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% yoy. Tabungan naik 22,02% menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA 63,48%. Pembiayaan tumbuh 15,59% menjadi Rp332 triliun dengan NPF gross membaik ke 1,80%.
