Lebih lanjut, Menteri Nusron menegaskan upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan ke depan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait.
Penguatan koordinasi antarlembaga, baik di tingkat provinsi maupun hingga kabupaten/kota, dinilai penting untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegas Menteri Nusron.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang hadir mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, yang hadir mewakili Kapolri. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Kejati Aceh dalam mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan melalui sinergi lintas lembaga.
Ke depan, Kejati Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Polda Aceh serta Kanwil BPN Provinsi Aceh guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan secara profesional, terpadu, dan berkelanjutan. []
