BANDA ACEH – Polemik rencana pengambilalihan Kantor Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Aceh terus bergulir. Sejumlah pihak menyayangkan sikap Dinas Koperasi yang dinilai tidak memahami sejarah dan perjuangan berdirinya kantor tersebut.
Dr. Mahadi Bahtera, M.Si merupakan sosok sentral dalam sejarah Dekopinwil Aceh. Berikut rekam jejaknya:
1. Ketua Dekopinwil Aceh saat pembangunan Kantor Dekopinwil Aceh.
2. Ketua Pengawas Dekopin Pusat saat ini.
3. Ketua Pengawas Induk Koperasi Pegawai RI Nasional saat ini.
4. Ketua delegasi gerakan koperasi saat rapat dengan pemerintah terkait rencana pembongkaran gedung Dekopinwil lama.
5. Perwakilan Dekopinwil Aceh yang menandatangani MoU dengan pemerintah untuk membangun kembali Kantor Dekopinwil yang dibongkar.
6. Tim yang memperjuangkan berdirinya Dinas Koperasi sendiri saat masih bergabung dengan Dinas Perindustrian.
Seharusnya Dinas Koperasi justru membantu Dekopinwil dalam kegiatannya. Selama ini anggaran Dekopinwil berasal dari kantong pribadi pengurus dan gerakan sukarela untuk membantu pemerintah dalam memberikan pendidikan koperasi, memfasilitasi kegiatan koperasi, serta advokasi koperasi agar menjadi lebih baik.
Upaya itu dilakukan bertahun-tahun semata-mata untuk membantu pemerintah, bukan sebagai saingan atau melawan pemerintah. Pengurus berusaha maksimal melakukan edukasi agar pengurus koperasi menjadi pintar tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
“Aneh, kenapa yang sudah dimiliki justru direbut. Seharusnya yang tidak ada yang diberikan, karena tugasnya adalah membuat koperasi di Aceh menjadi sukses,” ujar sumber tersebut.
