LHOKSEUMAWE – Pemerintah Aceh menggelar Lokakarya dan Bimbingan Teknis Pendataan serta Penghitungan Target Kebutuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal SPM Pascabencana Regional I di Lhokseumawe, 21–22 Mei 2026.
Kegiatan dua hari ini diikuti 50 peserta dari 10 kabupaten/kota di Regional I Aceh. Mereka berasal dari Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Kominsa, dan Bagian Pemerintahan kabupaten/kota.
Hadir pula perwakilan SKPA Aceh seperti Bappeda Aceh, Dinas Kominsa Aceh, Dinas Perkim Aceh, Inspektorat Aceh, dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh. Kegiatan ini didukung program SKALA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Dr. Bob Mizwar menegaskan, kegiatan ini strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan dasar, terutama di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi 2025.
“Bencana hidrometeorologi tidak hanya merusak infrastruktur, tapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar yang menjadi hak setiap warga,” kata Bob Mizwar.
Sekda menyebut pemenuhan SPM pascabencana adalah tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah dituntut menyesuaikan perencanaan secara cepat, tepat, dan berbasis data akurat agar layanan tetap menjangkau kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin dan korban bencana.
Melalui kegiatan ini, daerah diharapkan mampu:
1. Mengidentifikasi perubahan target penerima layanan dan mutu minimal SPM Tahun Anggaran 2026.
2. Memetakan prioritas sasaran penerima layanan SPM 2027 secara lebih terarah.
3. Menyusun data capaian SPM 2027 yang realistis dan selaras dengan kemampuan anggaran.
4. Meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SPM dalam pengisian Format I dan II secara akuntabel.
5. Menyediakan bahan masukan untuk penyusunan kebijakan daerah, termasuk SK kepala daerah terkait penyesuaian target layanan.
