“Namun demikian yang patut dipahami bahwa populasi Banda Aceh yang kian hari bertumbuh pesat tentunya membutuhkan pembangunan IPAL dengan kapasitas memadai dan hal itu relatif mendesak. Disisi lain juga tentunya harus dibangun dengan penuh kehati-hatian dalam membangunnya sehingga titik-titik yang terdapat situs sejarah atau budaya.
“Sejauh ini langkah kebijaksanaan yang dilakukan oleh Walikota saat ini sudah relatif lebih bijaksana ketimbang sebelumnya dan kita berharap ke depannya terus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena berbicara soal situs sejarah atau budaya sudah seyogyanya tidak sebatas dengar cerita orang atau opini orang belaka, tetapi harus secara ilmiah,” tegasnya.
Masih kata Fazlan, di lain sisi persoalan ini bisa saja menjadi panggung politik empuk bagi pihak-pihak tertentu dengan upaya mengembangkan opini tanpa memberikan pencerahan rasional. “Tentunya miris jika persoalan situs wisata ini disimpulkan dengan dasar hanya berdasarkan kata orang yang belum tentu benar adanya. Padahal saat ini sudah zaman dimana teknologi sudah maju, sudah terdapat banyak ahli yang mumpuni. Tentunya ini akan lebih arif jika persoalan situs wisata dan sejarah Gampong Pande di selesaikan secara ilmiah dengan melibatkan para ahli di bidang tersebut, bukan malah merongrong opini tak elok yang justru merugikan publik. Apalagi kelanjutan pembangunan IPAL ini juga kebutuhan mendesak publik. Jadi, semua aspek harus menjadi pertimbangan dan mengedepankan pendekatan ilmiah,” jelasnya.
Pihaknya juga menyayangkan, ada oknum tokoh yang justeru menggiring opini berlebihan padahal ketika menjabat pihak tersebut pun hampir tak berkontribusi sama sekali untuk persoalan IPAL ini. “Bisa dikatakan subtansi yang dimainkan itu juga tak mengacu padahal yang ilmiah, ironisnya lagi ada yang tokoh yang cuap-cuap tak tau kondisi real di Gampong Pande itu sendiri. Ini relatif menyedihkan menjadikan persoalan ini sebagai ajang politis belaka,”sebutnya.
