“Kerugian negara tidak harus menunggu proyek mangkrak. Ketika negara membayar penuh tanpa hak yang sah, potensi kerugian itu sudah lahir,” ujarnya.
Mahmud juga menyoroti dugaan bahwa pelaksana proyek merupakan orang dekat lingkaran kekuasaan, bahkan disebut-sebut sebagai Tim teras Pemenangan Bupati Aceh Selatan nonaktif. Jika dugaan ini benar, ia menilai terdapat indikasi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pencairan anggaran.
“Jika kedekatan politik menjadi tiket untuk dibayar lunas sebelum pekerjaan selesai, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur, melainkan praktik patronase anggaran yang merusak sendi pemerintahan,” katanya.
Atas dasar itu, dia mendesak Kejati Aceh melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk memeriksa proses kontrak, laporan progres fisik, dasar penerbitan SPM dan SP2D, peran PA/KPA, PPK, bendahara, serta pihak BPKD.
Mahmud menegaskan, Dana Otonomi Khusus Aceh bukan kas talangan proyek, dan setiap rupiah yang dicairkan tanpa dasar prestasi kerja yang sah adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik.
“Kami minta Kejati Aceh mengusut tuntas kasus ini. Hukum harus ditegakkan, siapa pun yang terlibat, tanpa pandang kedekatan dan jabatan,” pungkasnya. []
