APJN.NET, SUBULUSSALAM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu kemarin, menindak lanjuti hasil kunjungan audiensi tenaga kesehatan (Nakes) bersama Anggota DPRK Subulussalam.
RDP tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten I, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kegiatan itu berlangsung diruang kerja DPRK setempat pada Rabu (09/10/24).
Kepala BKPSDM pada kata sambutannya menjelaskan, awal mula pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau Pegawai P3K, sampai saat ini masih proses pada tahap pendataan. Semua ini, kata dia, masih kami lakukan mengikuti aturan sesuai Permen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Dalam hal ini, kita berharap bersama- sama ada solusi dari Pemerintah Kota Subulussalam agar para Nakes bakti bisa ikut seleksi. Bagaimanapun caranya kita perjuangkan untuk kita cari solusi bersama.” ucap Rano Sartono selaku Kepala BKPSDM.
“Ardhiyanto juga menegaskan agar pihak BKPSDM terbuka ke publik dan dapat bekerjasama, kami ingin ada solusi. Dari penyampaian tadi kami tidak melihat ada solusi. Kami ingin para Nakes tetap bisa ikut seleksi agar ada keadilan. Apalagi, saudara saudara kita Nakes ini sudah mengabdi belasan tahun, sangat tidak adil jika mereka tidak ikut seleksi. Ardhiyanto juga mengajak rekan – rekan di DPRK untuk memperjuangkan agar tenaga bakti Nakes ini mendapatkan gaji atau honor tahun 2025.” kata Ardhiyanto.
