Tak hanya itu, begitupun dengan pansus PBJ, mana temuan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti, kecuali rekomendasi mempercepat serapan anggaran agar anggaran pokir dapat terealisasi. Bahkan kenapa DPRA tak berani meminta lembaga berkompeten melakukan audit forensik terkait PBJ di Pemerintahan Aceh. “Ini adalah dasar bahwa sangat pantas dikatakan semua skema yang dilakukan tak lebih untuk negosiasi memuluskan laju realisasi pokir,”lanjutnya.
Akhirnya Pokir DPRA Dieksekusi
Masih kata Jhon, fakta menunjukkan bahwa “adegan rindu” bertajuk Pokir dewan sudah di akomodir, sehingga semakin jelas bahwa ternyata DPRA selama ini hanya berteriak di depan masyarakat saja, tetapi di belakang terbukti melakukan deal-dealan politik dengan gubernur, bagaimana tugas pengawasan bisa berjalan apabila kucing dan tikus masih makan bersama.
Berdasarkan pantauan kami, pasca adegan sandiwara legislatif dan eksekutif berhasil dan bisa jadi negosiasi drama telah tercapai, para koordinator pokir dewan sudah mulai memasuki gedung BPBJ. “Info yang kami telusuri, semua pekerjaan Pokir dewan yang ditender dikoordinir oleh salah satu kasi di BPBJ inisial AU. Dimana tugas saudara AU ini menjembatani para dewan dengan para pokja, dan saudara AU memaksa para pokja untuk memenangkan paket pokir sesuai arahan dewan. Bisa jadi ini bagian terkait dari isu tentang kehadiran mendadak kepala ULP atas panggilan ke gedung DPRA tengah malam pasca pembahasan RPJ yang sempat tersebar di medsos,” bebernya.
Pengarahan pemenang dalam tender yang dilakukan berpotensi melanggar Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. “Apabila pokir dewan di akomodir apa nantinya tidak melanggar hukum dalam pelaksanaan lelang apabila dilakukan pengarahan dan pengaturan khusus seperti itu. Ditambah lagi dengan penggunaan otsus yang diperuntukkan untuk pokir yang nilainya di bawah Rp. 500 juta atau bahkan PL juga sudah ditayang di ULP saat ini.
