Sepertinya Kepala BPKS dalam setahun menjabat belum mampu melakukan reformasi internal dengan jitu, misalnya penempatan SDM pada posisi sesuai dengan bidang yang pas, yang belum sesuai dengan posisinya ditempatkan yang pas, Sumber Daya Manusia yang belum ada di rekruet lagi, maka harus ada evaluasi yang terukur.
Atau jangan-jangan di top Leader dari Kepala, Wakil Kepala dan Deputi yang bermasalah. Tentu dalam sebuah keputusan dibarengi dengan evaluasi yang terukur, bukan dengan berspekulasi, atau jangan-jangan karena pimpinan managemen BPKS dalam memutuskan tidak objektif sehingga tidak didengar bawahan.
Kepala BPKS jangan panik, coba Bekerja dengan sistem yang sudah ada, dan dengan segala keterbasan mampu memberikan bagaimana BPKS kedepan punya konsep yang konkrit dalam investasi dan ada target PNBP bukan menyalahkan masa lalu dan curhat melulu.
Sebenarnya ini juga kesalahan yang berulang dilakukan Dewan Kawasan Sabang (DKS), yang me-Head Hunting Top Manajemen BPKS, sehingga yang tidak becus Top Manajemennya, bukan karyawan. artinya DKS dalam menunjuk pimpinan managemen bukan dilihat dari SDM mumpuni, namun lebih pada subjektifitas personal dan politis sehingga setiap pergantian pimpinan managemen BPKS menimbulkan kegaduhan, malah hasil seleksinya digagalkan dianggap tidak layak.
Reformasi internal saja belum beres bagaimana menghidupkan Free Port dan kawasan wisata bahari di Pulo Aceh. Bila pimpinan managemen BPKS sekarang ini tidak mampu melakukan reformasi internal dan tidak mampu melakukan pembenahan berbagai masalah masa lalu,, ya sudah kasih aja Sabang Ini di kelola Kementerian Maritim dan investasi, mungkin kedepan sabang dan pulo aceh bergeliat, mencari kambing hitam, seperti menuduh bawahan yang buta huruf serta gajinya yang kecil. Itu kan pola pemimpin yang gak punya kapasitas,” lanjut Usman.
