Beberapa nama anggota DPRA yang diduga berkaitan kuat dengan kasus ini diantaranya, Iskandar Usman Al Farlaky misalnya, mengusulkan 341 orang atau 40 persen dari keseluruhan penerima beasiswa.
Sedangkan lainnya, Dedi Safrizal, anggota komisi II sekaligus ketua DPW PNA Kota Lhokseumawe mengusulkan 221 orang. Kemudian Muhammad Saleh, anggota komisi I dari Partai Golkar mengusulkan 54 orang. Lalu Yahdi Hasan, anggota komisi II mengusulkan 18 orang. Dari seluruh fraksi di DPRA, hanya kader PKB dan PKS tidak ada yang mengusulkan.
“Kita yakin Kapolda Aceh yang baru yang memiliki latar belakang dan track record baik di bidang reserce dan kriminal mampu menuntaskan persoalan ini sesegera mungkin,” ujarnya.
Apalagi kata Ikhwan, Kasus dugaan korupsi ini sudah mencuat lama ke publik dan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan kasus ini sudah melalui suvervisi KPK. “Ketegasan Kapolda baru untuk menuntaskan dugaan korupsi beasiswa tahun anggaran 2017 ini akan jadi sebuah catatan baik di mata masyarakat Aceh Aceh terkait kinerja kepolisian dalam penegakan hukum. Mudah-mudahan tak ada dusta antara Polda dan rakyat Aceh, sehingga segera ditetapkan tersangka dan dilimpahkan ke pengadilan. Jika tidak Marwah kepolisian yang menjadi taruhannya,” tutupnya.[]
