Kemudian Polda Aceh bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, melakukan audit investigasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
Dalam penanganan kasus ini, kata Ikhwan, arus politiknya sangat tinggi. Sehingga tahun 2019 proses audit investigasi sempat terhenti. Masalah lainnya, ketika proses audit dilanjutkan, tenaga ahli anggota DPRA tidak kooperatif. Selain itu, ada pihak tertentu yang sengaja menyembunyikan dokumen penting dari BPKP Aceh.
“Walaupun berbagai data, hingga saksi sudah diperiksa penyidik, hingga kini belum ada satupun tersangka. Hal ini menggerus kepercayaan publik terhadap penanganan korupsi oleh Polda Aceh,”tambahnya.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP terkait Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor SR-1333/PW01/5/2021 tanggal 21 Juni 2021 kerugian negara mencapai Rp. 10 Milyar.
“Berdasarkan audit investigasi BPKP nilai kerugian negara atas TPK kegiatan bantuan biaya pendidikan jenjang D3, D4, S1, S2, dokter spesialis dan S3 dalam negeri dan S1, S2, dan S3 luar negeri, bagi masyarakat Aceh tersebut, mencapai Rp10 miliar lebih atau mencapai 46,50 persen dari anggaran total anggaran Rp21,7 miliar. Hasil audit kan sudah keluar dua bulan lalu, namun Polda Aceh belum juga kunjung menetapkan tersangka, sehingga PR pertama Kapolda yang baru yakni menuntaskan persoalan ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja institusi kepolisian dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Sejak awal, lanjut Ikhawn alokasi beasiswa ini memang cenderung aneh, pasalnya biasanya beasiswa diumumkan ke publik dan diberikan kepada yang patut tanpa pemotongan tapi ini malah sebaliknya. Setiap anggota dewan, bisa mengusulkan ratusan orang.
