BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026).
Rapat diikuti Dr. Imran selaku Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pascabencana wilayah Sumatera/Aceh, para asisten Sekda Aceh, kepala SKPA terkait, serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota se-Aceh secara virtual.
Fadhlullah mengatakan, konsolidasi diperlukan karena masih ada kendala sinkronisasi dan validasi data antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, dan kementerian/lembaga. Perbedaan data terkait huntap, jadup, dan kerusakan infrastruktur dinilai menghambat percepatan penanganan dan penyaluran bantuan.
“Posko rehab rekon agar diaktifkan kembali secara penuh untuk melakukan update harian, percepatan verifikasi lapangan, dan monitoring progres pemulihan,” ujar Fadhlullah.
Selain data, rapat juga menyoroti kendala pelaksanaan, sumber pendanaan, dan kewenangan rehabilitasi-rekonstruksi untuk infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Sebagian bantuan huntap, huntara, dan jadup juga masih terkendala administrasi, status lahan, validasi penerima, serta keterbatasan listrik dan air bersih.
Wagub meminta bupati dan wali kota segera menuntaskan dan memvalidasi data BNBA, Jitupasna, huntap, jadup, serta data kerusakan infrastruktur agar tidak lagi terjadi perbedaan angka antarinstansi. Ia juga meminta daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan untuk memudahkan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Satgas Nasional.
