BANDA ACEH— Desakan agar Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir kian menguat. Rentetan persoalan dalam penanganan bencana hidrometeorologi sepanjang akhir 2025 dinilai bukan lagi kesalahan teknis, melainkan kegagalan serius tata kelola pemerintahan yang berimplikasi langsung pada kredibilitas Gubernur dan kepercayaan publik.
Pemerhati Sosial dan Politik Aceh, Mahmud Padang, menilai Sekda Aceh gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai pengendali birokrasi, koordinator lintas sektor, sekaligus penanggung jawab administrasi penanganan bencana. Dalam kondisi darurat, ketika keputusan harus berbasis data akurat dan koordinasi cepat, justru terjadi serangkaian blunder yang menyeret nama Gubernur ke pusaran kontroversi.
“Kita mengapresiasi keberpihakan dan keberanian Mualem yang turun langsung ke lapangan. Tetapi harus diakui, beberapa pernyataan Gubernur yang kemudian terbukti keliru bukan lahir dari kehendak pribadi, melainkan akibat informasi yang tidak diverifikasi dengan baik oleh Sekda sebagai Kepala Posko Tanggap Darurat,” ujar Mahmud Padang, Kamis (18/12/2025).
Menurut Mahmud, dalam sistem pemerintahan modern, Sekda bukan sekadar pejabat administratif, melainkan “jantung koordinasi” birokrasi. Ketika jantung ini gagal memompa informasi yang valid, maka seluruh organ pemerintahan ikut terganggu. Fakta di lapangan menunjukkan, beberapa informasi krusial yang disampaikan ke Gubernur ternyata tidak berdasar.
Kasus isu mayat-mayat terkurung di dalam mobil di Aceh Tamiang, yang kemudian dipastikan tidak benar oleh Polres setempat, menjadi contoh nyata kegagalan verifikasi data. Demikian pula kabar hilangnya 80 ton beras bantuan di Bener Meriah, yang belakangan terbukti hanya isu tanpa dasar faktual. Kedua informasi tersebut sempat memicu kegaduhan publik dan memperburuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
