BANDA ACEH – Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, dalam aksi massa di Banda Aceh pada 1 September 2025 menuai gelombang kecaman.
Dalam pernyataannya, Zulfadli menantang demonstran untuk menambahkan satu poin baru “Aceh pisah dari pusat”, yang sontak menimbulkan kegemparan politik dan menghidupkan kembali isu separatisme.
Pemerhati sosial politik Aceh, Musda Yusuf, menilai pernyataan Zulfadli tidak bisa dianggap enteng.
Menurutnya, ucapan tersebut sarat provokasi makar dan berpotensi memecah belah bangsa.
“Itu bukan sekadar slip lidah atau candaan politik. Itu provokasi yang dapat merusak perdamaian dan keutuhan negara,” ungkap Musda Yusuf pada Selasa (2/9/ 2025) malam.
Musda Yusuf menegaskan bahwa seorang ketua lembaga legislatif semestinya hadir sebagai penenang, bukan sebagai penyulut narasi pemisahan yang mengkhianati semangat rekonsiliasi.
Ia menjelaskan bahwa sejarah panjang Aceh menjadi alasan mengapa pernyataan itu dinilai berbahaya.
Dalam kerangka ini, Musda Yusuf menganggap ucapan Ketua DPRA sebagai ancaman.
Ia menambahkan bahwa trauma konflik masih membekas pada para korban, keluarga hilang, dan generasi muda yang tumbuh dalam bayang-bayang konflik.
Musda Yusuf juga mengingatkan bahwa masyarakat Aceh sudah lelah berperang dan perdamaian yang telah berjalan dua dekade harus dijaga dengan memperkuat implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), bukan menggulirkan narasi pemisahan yang hanya memperkeruh keadaan.
“Kita sudah membayar terlalu mahal untuk perdamaian. Jangan biarkan kepentingan sesaat menyeret rakyat kembali ke jurang konflik,” pungkasnya. []
