Kemudian, Task Force Pengembangan Pariwisata Halal untuk mensertifikasi seluruh destinasi, membuka charter flight, dan menggelar Aceh International Halal Festival. Dan terakhir Task Force Kemandirian Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang mengoptimalkan PAD digital, dan skema asset recycling.
“Keberhasilan keenam desk ini mensyaratkan kolaborasi menyeluruh, oleh sebab itu kami memohon dukungan regulasi serta asistensi Kementerian Dalam Negeri guna mempermudah KPBU lintas kabupaten, memperkuat BUMD, dan mengharmonisasi perda investasi,” kata Fadhlullah.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub juga menyampaikan harapannya agar pada momentum RKP Nasional nanti Pemerintah Pusat dapat menambah sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN di Aceh.
“Kami berharap anggota DPR dan DPD RI yang mewakili Aceh agar ikut memperjuangkan hak Aceh di tingkat nasional,” kata Fadhlullah.
Wagub mengaku jika anggaran fisikal di Aceh masih didominasi dari dana yang ditransfer pusat. Sehingga pertumbuhan ekonomi Aceh pun sangat tergantung pada anggaran pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, Wagub Aceh kembali mengharapkan dukungan semua pihak agar draft revisi UUPA tentang perpanjangan dana Otsus Aceh dapat disetujui dan disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa perencanaan kerja pemerintah daerah harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat. Hal tersebut penting agar pemerintah pusat dan daerah bisa saling mendukung dalam melaksanakan program kerja.
