BANDA ACEH, Badan Reintegrasi Aceh merupakan sebuah lembaga yang lahir untuk mengakomodir kebutuhan eks kombatan dan menyelesaikan permasalahan para korban konflik. Karena itu, kehadiran BRA harus mampu menjadi solusi bagi para eks kombatan dan korban konflik.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, saat membacakan sambutan Gubernur Aceh, pada Rapat Koordinasi Badan Reintegrasi Aceh dengan Satuan Pelaksana dan Penghubung BRA Kabupaten/Kota, di Aula Grand Nanggroe, Selasa (15/4/2025) malam.
“Kita punya tanggung jawab menjaga perdamaian Aceh. Tantangan masih kita hadapi, kemiskinan, pengangguran, dan lainnya, dalam hal ini BRA harus hadir sebagai solusi dan harapan,” ujar Plt Sekda.
Dalam sambutannya, Plt Sekda mengingatkan jajaran BRA untuk selalu memahami batas kewenangan dengan jelas di setiap tingkatan, menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja, serta melaksanakan aturan dan arahan secara konsisten demi pelayanan publik yang berpihak pada rakyat.
“BRA lahir dari amanat MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh. Tugasnya bukan sekadar administratif, tapi membangun kepercayaan sosial, menyatukan masyarakat, dan memberi ruang hidup yang adil, khususnya bagi para penyintas konflik,” kata M Nasir.
Karena itu, Plt Sekda mengapresiasi BRA atas penyelenggaraan rapat koordinasi ini. Melalui Rakor ini, M Nasir mengimbau agar BRA memperjelas kewenangan dan memperkuat pelaksanaan tugas BRA, yang merupakan lembaga strategis dalam proses reintegrasi pasca konflik di Bumi Serambi Mekah.
