Belum lagi persoalan yang belakangan muncul terkait alokasi anggaran siluman berkode Apendix sebesar Rp. 250 Milyar yang ditempatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
Sejumlah indikasi skandal Mega korupsi diatas menjadi alasan kuat bagi kita masyarakat Aceh mendesak KPK untuk sesegera mungkin memanggil, mengusut dan meminta pertanggung jawaban Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai pemimpin tunggal Aceh untuk bertanggung jawab secara hukum terkait indikasi korupsi yang telah terjadi di Aceh.
“Untuk itu, masyarakat sangat berharap agar KPK sebagai lembaga anti rasuah benar-benar bekerja maksimal, karena integritas dan kredibilitas KPK sedang diuji di Aceh. KPK harus berani menutup segala peluang kemungkinan negosiasi yang mengantarkan persoalan indikasi skandal Mega korupsi di Aceh menemui jalan buntu. “Masyarakat Aceh berharap KPK tidak masuk angin di bumi berlabel syari’at Islam ini,” tutup Refan.[]
