Debat pertama ini dibagi menjadi dua tema besar. Tema pertama, “Upaya Menyelesaikan Persoalan Aceh,” mengangkat topik tata kelola pemerintahan Aceh yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global.
Fokusnya mencakup penerapan Syariat Islam, keistimewaan dan kekhususan Aceh, serta konektivitas pelayanan publik.
Tema kedua, “Upaya Memajukan Aceh,” membahas tentang pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat Aceh, termasuk pembangunan berkelanjutan, sains dan teknologi, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta dukungan untuk penyandang disabilitas dan kelompok minoritas.
Saat memasuki sesi digitalisasi, Prisca mengajukan pertanyaan mengenai strategi mempercepat akses digital di seluruh wilayah Aceh. Calon Gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah, menyoroti kendala infrastruktur yang belum memadai.
“Internet sulit dijangkau karena infrastrukturnya belum tersedia. Selama ini, dana otonomi khusus belum difokuskan pada dunia pendidikan. Anggaran pendidikan selama 17 tahun terakhir mencapai Rp 13 triliun, tetapi akses internet saja masih bermasalah. Ini adalah salah satu hal yang harus kita fokuskan ke depan agar konektivitas dapat menjangkau seluruh wilayah Aceh,” ungkap Bustami.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Aceh nomor urut 2, Fadhlullah, menilai pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebenarnya telah menyediakan infrastruktur digital hingga ke pedalaman.
“Permasalahan di Aceh saat ini adalah lemahnya hubungan antara pemerintah Aceh dengan pusat,” ujarnya.
