APJN.NET, BANDA ACEH-Provinsi Aceh telah memiliki 74 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan yang paling banyak itu di daerah, diantaranya wilayah Bireuen, Banda Aceh, Aceh Besar, Kota Langsa, Sabang dan beberapa daerah lainnya.
Demikian disampaikan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Dinas (ESDM), Aceh melalui Kepala Seksi Pembinaan Usaha Hilir Migas Aceh, Eulis Yesika, kepada APJN.net, di ruang kerjanya di Banda Aceh, Selasa (15/10/2024).
Selanjutnya Eulis, menyebut bahwa PT Pertamina (Persero) bersedia BUMG membuka pangkalan dengan syarat membuat permohonan ke agen, yakni di desa mana akan dibuka pangkalan.
“Pihak BUMG menjumpai agen membuat permohonan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agen,” katanya.
Lanjutnya, karena pangkalan itu di bawah agen sedangkan agen di bawah Pertamina. “Agen memiliki izin dari Pertamina. Artinya agen yang menentukan jika ada di daerah-daerah yang mau membuka pangkalan,” jelasnya.
Selanjutnya, dikatakannya sebenarnya masih banyak di daerah kita ini yang masih belum terjangkau dengan pangkalan, seperti di daerah daerah tertinggal (terpencil).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyambut positif terkait hal ini, dan akan menyosialisasikan ke BUMG-BUMG yang ada di seluruh kabupaten/ kota di Aceh.
“Jadi dari hasil rapat itu, Pertamina bersedia asalkan dibuat permohonan ke agen yang akan di buka BUMG di desa mana. Dia menjumpai agen membuat permohonan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agen. Jadi sesuai syarat dan ketentuannya,” terang Eulis.
Eulis mengatakan bahwa terkait ketersediaan pangkalan gas Elpiji 3 kg subsidi, masih banyak daerah-daerah di Aceh yang belum terpenuhi.
“Daerah-daerah tertinggal yang masih jauh dari pangkalan bisa di supplay (penawaran) dimasukan oleh satu agen. Kemudian agen memberikan sebagai pangkalan untuk menitipkannya ke daerah- daerah yang belum memiliki pangkalan,” paparnya.
Ada beberapa gampong/desa yang masih terkendala di Aceh terkait distribusi gas Elpiji 3 kg subsidi. “Jadi nanti data tersebut akan diberikan ke DPMG dari Pertamina,” ungkap Eulis Yesika.
Sebelumnya, seruan ini datang dari Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) agar Pj Gubernur Aceh untuk segera membuat kebijakan konkret dan tegas dengan mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki satu pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima. Dengan demikian, penyaluran gas elpiji dapat dipantau dan dijamin tepat sasaran.
Menurut SAPA, pengalihan distribusi ke BUMG akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa sebagai pengelola akan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak ada lagi keluhan tentang kelangkaan atau harga yang melambung tinggi.
“Pj Gubernur Aceh harus menunjukkan keberpihakannya. Segera buat regulasi yang mengikat agar setiap desa punya pangkalan gas elpiji sendiri, yang diawasi dan dikelola oleh BUMG dengan pendampingan dari pemerintah.
“Ini bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga jangka panjang agar distribusi gas elpiji di Aceh lebih tertata dan tidak ada lagi penyimpangan,” tutup ketua SAPA Fauzan Adami. ***
Ralat Judul
Berita ini sebelumnya telah ditayangkan di APJN.NET, dengan judul: Dinas ESDM Aceh: Pertamina Sedia Gas Elpiji 3 Kg Dikelola BUMG
