Desak Menteri PUPR RI Copot Kepala BP2JK Aceh
APJN.NET|BANDA ACEH, Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) menggelar aksi demonstrasi ke kantor BP2JK Aceh, Jum’at 29 Desember 2023.
Aksi itu dilakukan karena banyaknya persoalan pelelangan proyek APBN yang selama ini sarat KKN dan merugikan masyarakat Aceh.
“Gelontoran anggaran dari pemerintah pusat yang semestinya dapat dinikmati Pembangunannya dengan maksimal oleh rakyat Aceh, ternyata harus berakhir ditangan pihak-pihak yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi.
Pengaturan demi pengaturan tender yang terjadi membuat anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN di Aceh tak dapat dimanfaatkan karena mangkrak atau kualitasnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
Hal ini terjadi karena indikasi adanya praktek KKN dan pengaturan tender yang dilakoni oleh pihak BPJ2K Aceh sebagai Pelaksana pelelangan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR.
“Kondisi pengaturan proyek yang berbau KKN di instansi ini sudah memasuki stadium 4 dan kritis, sudah tak bisa dibiarkan,”ungkap Koordinator Aksi Musda Yusuf.
Yusuf membeberkan sekian banyak kasus yang terjadi dalam pelaksanaan lelang di BP2JK Aceh diantaranya :
Pertama, kata Yusuf, berdasarkan hasil investigasi Masyarakat Transparansi Aceh (MATA) terdapat 5 Paket Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2022 mangkrak diakibatkan selisih harga penawaran pemenang yang ditetapkan oleh BP2JK Aceh diatas 20% dari pagu anggaran, sehingga tidak lagi sesuai untuk pelaksanaan hingga membuat kegiatan tersebut terbengkalai.
– Proyek Rehabilitasi Bendungan Daerah Irigasi Krueng Pasee di Kabupaten Aceh Utara dengan Pagu Rp. 56.000.000.000,00 dan HPS Rp. 56.000.000.000,00 sedangkan Nilai Kontrak Rp44.800.000.000,00, Dari perhitungan, terjadi 20% selisih Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rp11.200.000.000,00 dengan sumber anggarannya APBN 2021 yang di menangkan oleh PT. Rudy Jaya. Yang beralamat di Jawa Timur. Fakta di lapangan, progress pekerjaan baru dikerjakan 31,82%yang fisik dan 37,08 % keuangan yang telah di cairkan kepada pihak rekanan
