Menurutnya, agar proses seleksi calon dirut berjalan transparan, maka dari itu Dewan Komisaris PT Bank Aceh sendiri, semestinya harus segera dilakukan pembenahan dulu, dan para pemegang saham harus melakukan RUPS untuk mengganti terlebih dahulu jajaran dewan komisaris, sebab independensi dan keterwakilannya sudah diragukan.
Apakah dari hasil rekomendasi yang di berikan LPPI ada jaminan dari LPPI bahwa yang di rekomendasi oleh LPPI bisa meningkatkan kinerja BAS, mengingat yang di rekomendasi dari segi pengalaman dan kinerja belum teruji dan masih jauh dari yang diharapkan masyarakat Aceh,” katanya.
Dan apa ada jaminan dari LPPI bahwa dalam proses ini tidak ada intervensi dan bersih dari KKN, karena hasil rekomendasi dari LPPI menyangkut peningkatan ekonomi di masyarakat Aceh, mengingat BAS ini merupakan Bank Aceh yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi di Aceh,” paparnya.
“Dan yang harus digaris bawahi calon calon yang dari eksternal bukan lah calon yang bagus, istilahnya kita beli barang import tapi kualitasnya di bawah barang lokal,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Otoritas Jasa Keuangan benar benar memantau dan mengawasi dengan serius proses pemilihan calon DIRUT Bank Aceh yang notabene merupakan perusahaan yang dibiayai oleh uang rakyat Aceh.
“Kami akan terus memantau jalan nya seleksi ini, dan apabila dalam seleksi ini ada terjadi intervensi atau permainan yang melibatkan panitia seleksi atau pejabat lainnya, kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum, dan meminta para bupati atau walikota seluruh Aceh untuk menolak Dirut yang terpilih.” pungkasnya.
