Menurut Nukman, nantinya mulai dari posisi Gubernur, Bupati/Walikota di 23 Kabupaten/ Kota se Aceh akan diisi oleh Pj.
“Nah, secara otomatis akan mematikan demokrasi, dan pastinya semua partai politik yang ada akan kehilangan peran dan kendali atas pemerintahan selama dua tahun yang dianutnya, hingga berdampak pada kebijakan-kebijakan daerah yang akan diambil nantinya,” terang Nukman.
Nukman berharap kepada Pemerintah Aceh, DPRA dan juga partai-partai politik di Aceh agar bisa lebih peka dan serius dalam menyikapi agenda politik yang tengah dihadapkan sekarang ini hingga nantinya tidak merugikan semua pihak.
