Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyampaikan selain menjadikan masjid sebagai basis kekuatan ummat, Rasulullah juga mempersatukan para sahabat dengan cara mempersaudarakan antara kaum muslimin yang ada di kota Makkah dengan di Madinah. Hingga timbullah rasa memiliki meski mereka memiliki banyak perbedaan, perasaan senasib sepenanggungan tumbuh subur di kalangan penduduk Madinah sebab mereka senantiasa bertemu di masjid.
Farid memaparkan bahwa dalam konteks Banda Aceh, maka semua pihak (stakeholder) harus bersatu dan berkolaborasi dalam menegakkan syariat, baik tanggung jawab pada level individu (keluarga), komunitas atau kelompok masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah pada level daerah/kota.
Pemerintah kota harus mengajak dan menggandeng berbagai potensi yang ada untuk berkontribusi, mulai dari kalangan pemuda, remaja masjid, penggerak majelis taklim/balai pengajian, unsur dayah/pesantren, akademisi kampus, para ulama, serta tokoh-tokoh masyarakat dan Ormas/OKP Islam lainnya harus diajak bergerak bersama dan berbagi peran dalam mengimplementasikan syariat di ibukota Propinsi Aceh ini.
“Karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia, dan sumber dana maka pemko harus mengandeng masyarakat dan semua stakeholder yang ada untuk bergandengan tangan dalam menegakkan syariat,” papar Farid yang juga Ketua DPD PKS Kota Banda Aceh.
Kemudian tambah Farid, yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW sewaktu di Madinah, beliau membuat sebuah perjanjian yang mengikat berbagai komunitas yang ada di Kota Madinah. Jadi meski penduduknya sangat heterogen, namun mereka terikat dengan suatu regulasi yang populer dengan sebutan Piagam Madinah, yang bertujuan menyatukan dan menciptakan kehidupan masyarakat Madinah yang rukun, damai dan tentram, di balik segala perbedaan yang ada.
