Dengan belum dibayarkannya gaji aparatur desa, tentu sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik di tingkat Gampong, dan yang paling terasa bagi aparatur desa pengurus sarak yang selalu membantu mengurus persoalan masyarakat.
Dalam hal ini, pesta maupun kemalangan, ditambah lagi sisa gaji guru honorer atau kontrak tahun 2021 yang belum terbayarkan dan ditahun ini 2022 tidak ada anggaran untuk gaji dan kejelasan kontrak mereka sangat disayangkan jika dalam pendidikan nasib guru honorer selalu terabaikan.
Gerakan ini, juga untuk membangunkan pihak eksekutif dan legislatif agar jangan hanya sibuk jalan-jalan tetapi lalai akan tanggungjawab.
Ini merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan, dan kita mengingatkan wali kota dan para Wakil rakyat Subulussalam ke depan lebih bijak menggunakan uang rakyat, dengan lebih mengutamakan program sesuai dengan kebutuhan.
Kita menilai selama ini, masih banyak program yang tidak urgent terkesan sifatnya hanya pemborosan anggaran.
“Seperti Pengadaan Mobil dinas pejabat daerah, kegiatan Studi Banding yang berlebihan dan banyak lagi yang lainnya menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Sementara, masih ada kampung yang terisolir akibat akses jalan yang sangat buruk seperti Kampung Longkib, masyarakatnya menggunakan perahu robin, karena jika curah hujan tinggi mengakibatkan jalan banjir dan berlumpur, sangat miris jika itu kita abaikan.
” Kita berharap, Pemko Subulussalam fokus terhadap program pembangunan yang menghasilkan PAD, agar dapat mandiri atau tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.
